Jokowi Minta Tandai Eks Koruptor Nyaleg, KPU: Biarkan Kami Mandiri

Myworldstory - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan menjadi caleg adalah hak seseorang dan meminta KPU menandai caleg yang eks koruptor. KPU meminta berbagai pihak untuk membiarkan KPU mandiri.

"KPU tentu menerima semua masukan. Memberi catatan semua masukan, tetapi kami juga berharap semua memahami bahwa KPU akan mengambil keputusannya, tentu dengan berbagai pertimbangan dengan bijaksana dan biarkan kami mengambil keputusan itu mandiri," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018). AGEN BANDARQ

Baca juga: JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg agar Wibawa DPR Baik

Arief mengatakan saat ini semua pihak setuju dengan substansi aturan larangan tersebut. Menurutnya, harus ada aturan perlakuan khusus terhadap calon yang pernah terlibat korupsi.

"Sepanjang yang saya pahami dari semua perdebatan itu semua setuju substansinya bahwa harus ada perlakuan khusus terhadap calon yang perenah terlibat tindak pidana korupsi," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini poin larangan tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Hal ini menandakan banyak orang yang perduli terhadap aturan itu.

"Saya pikir, ini kan pesan pentingnya adalah, bahwa semua komponen bangsa ini peduli betul terhadap poin ini. Jadi ini menunjukkan bahwa diskusi tentang hal ini menjadi perhatian semua komponen bangsa," kata Arief. BANDARQ

Baca juga: Jokowi Minta KPU Tandai Eks Napi Korupsi yang Nyaleg

Sebelumnya Jokowi menyatakan menjadi caleg adalah hak seseorang. Ia meminta KPU menandai caleg yang merupakan eks terpidana kasus korupsi.

"Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik. Tetapi KPU juga mungkin membuat aturan boleh ikut tapi diberi tanda tentang koruptor," kata Jokowi, (29/5).

Namun, Jokowi tak merinci secara detail soal pemberian tanda yang dimaksud. Ia pun menyerahkan soal polemik pelarangan eks narapidana korupsi sebagai caleg kepada KPU.

Nantinya aturan ini akan masuk dalam Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. KPU pun akan mengirimkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan tersebut ke Kemenkum HAM. Draf PKPU itu sudah final.

AGENBANDARQ||BANDARQ