Setelah Pensiun, Mantan KSAU Agus Merasa Diseret Kasus Korupsi

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) Agus Supriatna merasa keberatan dengan kasus korupsi pengadaan Heli AW-101 yang menyeret dirinya. Dia merasa disangkutpautkan dalam kasus itu setelah pensiun.

Agen DominoQQ

Agus Supriatna mengklaim, selama dirinya masih aktif di TNI AU belum ada yang berani menyangkutpautkan kasus korupsi tersebut kepada dirinya. Akan tetapi setelah pensiun, ada pihak-pihak yang berani menyebut-nyebut namanya diduga terlibat dalam kasus korupsi itu.

"Semua tuh bisa duduk bersama semua di level menteri pertahanan, panglima TNI yang sebelumnya, juga yang sekarang, kita pecahkan bersama," ungkapnya usai diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/6).

Agus mengaku sejak awal adanya masalah helikopter AW-101 dia tidak ingin ada kegaduhan. Sebab pengadaannya helikopter itu mengikuti di mekanisme anggaran di UU APBN.

"Tahu nggak UU APBN, tahu nggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa. Kalau tahu tidak mungkin (saya, red) melakukan hal ini," tukasnya.

Domino99

Menurutnya pengadaan helikopter sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak ada peluang adanya indikasi korupsi. Selain diatur di APBN, regulasi juga terdapat di Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 17/2011 dan Peraturan Panglima Nomor 23/2012. "Kalau mungkin tahu nggak mungkin juga melakukan hal ini," tuturnya.

Kendati merasa tidak bersalah dalam kasus ini, Agus enggan menyebut pihak-pihak yang disinyalir menyeret dirinya. Dia meminta awak media bertanya kepada kuasa hukumnya, Teguh Samudra.

Di tempat yang sama, Teguh Samudra menyebut persoalan korupsi helikopter ini dapat dijelaskan oleh mantan panglima TNI.

"Yang pertama kali memberitakan siapa? Yang mengumumkan siapa, yang pertama kali mengumumkan di KPK siapa? Ingat? Ngga ingat nih? Panglima, mantan Panglima. Siapa lagi. Padahal ada peraturan panglima sendiri. Gitu loh. Jadi tanya ke mereka ke beliau. Bisa ngga menjawab seperti itu," jelasnya.

Sekadar informasi, terbongkarnya dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101 berasal dari investigasi yang dilakukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto. Pada 24 Februari 2017, hasil investigasi itu dikirimkan ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Tampak jelas ada skandal dan konspirasi, Gatot pun bekerja sama dengan Kepolisian, BPK, PPATK, dan KPK untuk menelusuri lebih lanjut dugaan korupsi tersebut.

Dilanjutkan penyelidikan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (POM) TNI, didapati hasil bahwa ada kerugian negara dari pembelian heli tersebut sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar.

Pada akhirnya, POM TNI menetapkan empat perwira sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) TNI AU, Kolonel Kal FTS SE; Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); Letkol Adm TNI WW selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang menyalurkan dana pada pihak tertentu.

KPK sendiri sejauh ini baru menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp 514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar.

Atas perbuatannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.