Diperkosa Tetapi Tetap Dihukum Cambuk

Berdasarkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh diberikan beberapa kewenangan khusus dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Agen DominoQQ

Salah satu manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh adalah diberlakukannya Qanun Jinayat (Hukum Pidana) yang disahkan sebagai Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Setelah melewati masa sosialisasi selama setahun akhirnya pada tahun 2015 peraturan daerah (Qanun Jinayat) resmi diberlakukan di Provinsi Aceh.

Tertangkapnya Gubernur Aceh Irwandy Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi beserta 8 orang orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK , membuat mata kita mengarah ke Provinsi paling barat Indonesia ini. Hukuman cambuk di Propinsi Aceh yang menjadi pusat perhatian kita. Alhasil wacana hukum cambuk atau hukuman potong tangan terhadap para koruptor meramaikan jagat dunia maya. Hal ini wajar mengingat Provinsi Aceh yang berpredikat daerah otonomi khusus menerapkan syariat Islam di segenap sendi kehidupan bermasyarakatnya.

Salah satu hal yang paling sering menarik perhatian saya dan barangkali semua mata adalah pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Pelaksanaan hukuman cambuk kerap membuat rasa penasaran sekaligus memancing perdebatan diranah HAM ataupun ranah hukum. Perdebatan yang terjadi adalah seputar apakah hukuman cambuk tersebut melanggar HAM atau apakah pelaksanan Qanun Jinayat ini sesuai dengan prinsip perundang-undangan nasional. Saya pribadi lebih menyoroti tentang hukuman cambuk yang saya anggap kurang memberi perlindungan khususnya terhadap kaum wanita dan anak-anak.

Entahlah ini hanya tentang kegalauan hati dan desakan rasa ketidakadilan yang dialami wanita tentang hukuman cambuk. Tidak bermaksud mencampuri apa yang terjadi di Daerah Aceh tetap saja persoalan hukuman cambuk ini semestinya dipikirkan kembali secara matang oleh DPR Aceh yang mensahkan Qanun Jinayat dengan tetap berprinsip pada keadilan dan kemanusiaan sekaligus perlindungan. Mengkaji kembali dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh adat adalah langkah yang paling bijak.

Peraturan yang terdapat dalam Qanun Jinayat tampaknya lebih mengedepankan persoalan moral bukan persoalan keadilan apalagi perlindungan khususnya pada kaum wanita dan anak. Lihatlah seperti yang dialami seorang wanita di Kota Langsa, Aceh. Meski diperkosa wanita ini tetap mendapatkan hukuman cambuk di muka umum karena sebelumnya kedapatan sedang tidur bersama seorang laki-laki yang bukan muhrimnya.

Kronologis peristiwanya kurang lebih seperti ini : delapan warga menggerebek rumah perempuan 25 tahun tersebut dan menangkap basah dirinya ketika bersama seorang pria beristri. Ke 8 warga tersebut mengikat serta memukuli pria berusia 40 tahun itu dan kemudian memperkosa perempuan tersebut berkali-kali. Mereka juga menyiram pasangan itu dengan air limbah. Domino99

Hukuman terhadap perbuatan wanita itu belum berakhir. Setelah diperkosa, wanita itu masih harus mengalami penghinaan lebih lanjut dengan hukuman cambuk di muka umum, karena melanggar syariat Islam yaitu berzinah.

Apa yang dialami oleh wanita di Kota Langsa tersebut memberikan gambaran nyata kepada kita. Bahwa sesungguhnya pemberlakuan Qanun Jinayat tersebut menyiratkan adanya diskriminasi dan ketidak adilan sekaligus tidak memberi perlindungan sama sekali terhadap seorang wanita/perempuan khususnya terhadap wanita korban pemerkosaan. Keadaan dirinya yang diperkosa 8 orang tidak menjadi pertimbangan sedikitpun untuk lepas dari hukuman cambuk.

Kasus tersebut tanpa sadar membuka ruang terjadinya main hakim sendiri terhadap mereka yang dituduh berzinah. Main hakim yang dilakukan 8 warga tersebut seolah dibenarkan dengan cara memberi hukuman kepada wanita tersebut dengan cara memperkosa beramai-ramai sekaligus memukuli pria yang dituduh berzinah dengan perempuan asal Langsa tersebut

Ironisnya pemerkosaan yang dilakukan 8 orang tersebut tidak serta merta menjadi bahan pertimbangan untuk menghapus hukuman cambuk yang diterima wanita tersebut. Dimana prinsip keadilan untuk perkara ini? Mengapa hukuman cambuk tetap dilaksanakan? Hukuman cambuk tetap dilaksanakan karena wanita itu dianggap telah berzinah, tidur bersama pria yang bukan muhrimnya. Mengapa soal pemerkosaan dirinya sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan? Karena wanita ini tidak sanggup menghadirkan saksi dan bukti bahwa yang bersangkutan telah diperkosa.

Ironis bukan? Bukankah hal yang wajar bahwa salah satu kesulitan korban pemerkosaan adalah menghadirkan alat bukti dan saksi. Dampak trauma psikologis korban pemerkosaan sudah pasti akan membuat korban pemerkosaan kesulitan memberikan keterangan atau mengingat apa yang terjadi pada dirinya.

Dari pantauan Institute for Crimunal Justice Reform (ICJR) hukuman cambuk ini semakin meningkat sejak mulai diberlakukan pada tahun 2015. Tercatat sepanjang 2016 Mahkamah Syariah Aceh telah memutuskan 301 putusan perkara Jinayat antara Januari-November. Sepanjang 2016 tercatat 330 terpidana telah dieksekusi cambuk di seluruh Aceh. Sementara di Tahun 2017, ICJR mencatat 188 orang dihukum cambuk antara Januari 2017-September 2017. Dari 188 orang yang dicambuk 82 diantaranya adalah wanita

Persoalan lain dari hukuman cambuk ini adalah soal pelaksanaannya. Pelaksanaan hukum cambuk yang dilakukan di lapangan terbuka sudah tentu rawan ditonton oleh anak-anak. Anak-anak yang disuguhi kekerasan. Hukuman cambuk yang disaksikan anak-anak sudah tentu akan melanggengkan budaya kekerasan yang melekat di hati anak-anak itu.